MODEL PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
OLEH :
NANDA BISMAR
Model Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik
Model dalam analisis kebijakan publik adalah berguna untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana, dan memberikan pengertian mengenai hal – hal yang dianggap penting dalam kebijakan publik. Model dalam kebijakan publik juga memiliki bebrapa kegunaan antara lain yaitu bagaimana menidentifikasi sebuah kebijakan publik, menilai sebuah kebijakan dengan realitas kebijakan, serta model juga berfungsi untuk mengkomunikasikan sesuatu yang mengandung arti dalam kebijakan publik. Berikut adalah beberapa model yang terdapat dalam sebuah kebijakan publik :
1. Model Elite
Model elite adalah pendekatan dalam sebuah kebijakan publik dimana dalam model ini sebuah kebijakan publik diambil oleh kelompok elite dalam masyarakat,dalam artian penguasa. Model elite memiliki dampak positif dan dampak negati, dampak positifnya adalah bahwa model ini dibuat oleh orang – orang yang terpercaya untuk membuat sebuah kebijakan yang berguna bagi negara, sedangkan dampak negatif model ini adalah seringkali dalam pengambilan kebijakan, para elite tidak membuat sebuah kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga model ini menjadi tidak ideal karena tidak mampu untuk mewadahi aspirasi masyarakat. Pada umumnya model ini menjadikan pemerintahan yang konservati dan mempertahankan status quo.
2. Model Kelompok
Model kelompk ini memiliki asumsi bahwa individu – individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk ebuah kelompok sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kelompok – kelompok yang mewakili aspirasi individu lainnya akan bersaing dan saling mencari pengaruh untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Contohnya adalah pembentukan koalisi diantara partai politik sehingga koalisi besar akan memiliki pengaruh kuat dalam suatu pemerintahan. Dampak positif dari model ini adalah adanya sebuah wadah misalkan partai politik untuk menyalurkan aspirasi individu yang tergabung didalamnya, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya overlapping atau tumpang tindih dalam sebuah kelompk yang bersatu, selain itu persaingan tidak sehat acap kali terjadi dalam model ini.
3. Model Kelembagaan
Dalam model kelembagaan diasumsikan bahwa sebuah kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan, misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintah daerah, kehakiman, partai politik dan sebagainya. Kebijakan publik odel ini memiliki bebrapa karakteristik yaitu pemerintah mampu memberikan legitimasi atas kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu bersifat universal artinya menjangkau semua lapisan masyarakat, terakhir adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mampu memonopoli paksa semua masyarakat, adalam artian mampu menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kebijakan. Model ini juga memiliki kelemahan yaitu dalam ilmu politik tidak memberikan curahan perhatian kepada hubungan antar lembaga – lembaga pemerintahan dan substansi dari kebijakan publik.
4. Model Sistem
Model sistem berusaha untuk menggambarkan kebijakan publik sebagai suatu hasil output dari suatu sistem politik. Dalam model sistem tersebut tergambar jelas komponen yang mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan publik, mulai dari input, tekanan – tekanan dari dalam maupun luar sistem sehingga menghasilkan sebuah kebijakan publik. Model sistem ini sangat rentan dengan pengaruh luar yang akan mempengaruhi hasil kebijakan publik, melihat kondisi ini sebuah sistem mampu melindungi diri dengan cara menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, mengggunakan pemaksaan, dan menggantungkan pada akar- akar yang telah mengikat secara mendalam dalam suatu sistem tersebut.
5. Model fungsional
Pendekatan model fungsional adalah pendekatan yang dilakukan dalam studi kebijakan publik dimana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Menurut Harold Lasswell terdapat beberapa kategori yang dapat digunakan dalam pendekatan fungsional yaitu , Pertama, intelegensi ataupun kemampuan pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi adalah, kedua, rekomendasi yaitu alternatif lain dalam mengatasi masalah, ketiga, preskripsi bagaimaan peraturan umum digunakan dan untuk siapa, keempat, permohonan,aplikasi, penilaian dan terminasi dimana pembentukan undang – undang baru dan memberhentikan undang – undang lama. Pendekatan fungsioanl memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak adanya keterikatan dengan lembaga – lembaga pemerintah ataupu peraturan politik khusus, serta memberikan keuntungan untuk analisis komparasi kebijakan publik. Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel- variabel lingkungan karena merupakan porses intelektual.
NANDA BISMAR
Model Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik
Model dalam analisis kebijakan publik adalah berguna untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana, dan memberikan pengertian mengenai hal – hal yang dianggap penting dalam kebijakan publik. Model dalam kebijakan publik juga memiliki bebrapa kegunaan antara lain yaitu bagaimana menidentifikasi sebuah kebijakan publik, menilai sebuah kebijakan dengan realitas kebijakan, serta model juga berfungsi untuk mengkomunikasikan sesuatu yang mengandung arti dalam kebijakan publik. Berikut adalah beberapa model yang terdapat dalam sebuah kebijakan publik :
1. Model Elite
Model elite adalah pendekatan dalam sebuah kebijakan publik dimana dalam model ini sebuah kebijakan publik diambil oleh kelompok elite dalam masyarakat,dalam artian penguasa. Model elite memiliki dampak positif dan dampak negati, dampak positifnya adalah bahwa model ini dibuat oleh orang – orang yang terpercaya untuk membuat sebuah kebijakan yang berguna bagi negara, sedangkan dampak negatif model ini adalah seringkali dalam pengambilan kebijakan, para elite tidak membuat sebuah kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga model ini menjadi tidak ideal karena tidak mampu untuk mewadahi aspirasi masyarakat. Pada umumnya model ini menjadikan pemerintahan yang konservati dan mempertahankan status quo.
2. Model Kelompok
Model kelompk ini memiliki asumsi bahwa individu – individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk ebuah kelompok sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kelompok – kelompok yang mewakili aspirasi individu lainnya akan bersaing dan saling mencari pengaruh untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Contohnya adalah pembentukan koalisi diantara partai politik sehingga koalisi besar akan memiliki pengaruh kuat dalam suatu pemerintahan. Dampak positif dari model ini adalah adanya sebuah wadah misalkan partai politik untuk menyalurkan aspirasi individu yang tergabung didalamnya, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya overlapping atau tumpang tindih dalam sebuah kelompk yang bersatu, selain itu persaingan tidak sehat acap kali terjadi dalam model ini.
3. Model Kelembagaan
Dalam model kelembagaan diasumsikan bahwa sebuah kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan, misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintah daerah, kehakiman, partai politik dan sebagainya. Kebijakan publik odel ini memiliki bebrapa karakteristik yaitu pemerintah mampu memberikan legitimasi atas kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu bersifat universal artinya menjangkau semua lapisan masyarakat, terakhir adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mampu memonopoli paksa semua masyarakat, adalam artian mampu menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kebijakan. Model ini juga memiliki kelemahan yaitu dalam ilmu politik tidak memberikan curahan perhatian kepada hubungan antar lembaga – lembaga pemerintahan dan substansi dari kebijakan publik.
4. Model Sistem
Model sistem berusaha untuk menggambarkan kebijakan publik sebagai suatu hasil output dari suatu sistem politik. Dalam model sistem tersebut tergambar jelas komponen yang mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan publik, mulai dari input, tekanan – tekanan dari dalam maupun luar sistem sehingga menghasilkan sebuah kebijakan publik. Model sistem ini sangat rentan dengan pengaruh luar yang akan mempengaruhi hasil kebijakan publik, melihat kondisi ini sebuah sistem mampu melindungi diri dengan cara menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, mengggunakan pemaksaan, dan menggantungkan pada akar- akar yang telah mengikat secara mendalam dalam suatu sistem tersebut.
5. Model fungsional
Pendekatan model fungsional adalah pendekatan yang dilakukan dalam studi kebijakan publik dimana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Menurut Harold Lasswell terdapat beberapa kategori yang dapat digunakan dalam pendekatan fungsional yaitu , Pertama, intelegensi ataupun kemampuan pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi adalah, kedua, rekomendasi yaitu alternatif lain dalam mengatasi masalah, ketiga, preskripsi bagaimaan peraturan umum digunakan dan untuk siapa, keempat, permohonan,aplikasi, penilaian dan terminasi dimana pembentukan undang – undang baru dan memberhentikan undang – undang lama. Pendekatan fungsioanl memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak adanya keterikatan dengan lembaga – lembaga pemerintah ataupu peraturan politik khusus, serta memberikan keuntungan untuk analisis komparasi kebijakan publik. Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel- variabel lingkungan karena merupakan porses intelektual.
Comments
Post a Comment