SOEKARNO MUDA

1. D. Conyers dan Hills (1984): Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. 2. MT Todaro (Economic Development, 7 th ed., 2000): Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonom dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variable ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang tela ditentukan sebelumnya. 3. Jhingan: Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran social, politik atau lainnya. 4. Mark Turner dan David Hulme : Mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah proses modernisasi perubahan

OLEH : NANDA BISMAR Model Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik Model dalam analisis kebijakan publik adalah berguna untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana, dan memberikan pengertian mengenai hal – hal yang dianggap penting dalam kebijakan publik. Model dalam kebijakan publik juga memiliki bebrapa kegunaan antara lain yaitu bagaimana menidentifikasi sebuah kebijakan publik, menilai sebuah kebijakan dengan realitas kebijakan, serta model juga berfungsi untuk mengkomunikasikan sesuatu yang mengandung arti dalam kebijakan publik. Berikut adalah beberapa model yang terdapat dalam sebuah kebijakan publik : 1. Model Elite Model elite adalah pendekatan dalam sebuah kebijakan publik dimana dalam model ini sebuah kebijakan publik diambil oleh kelompok elite dalam masyarakat,dalam artian penguasa. Model elite memiliki dampak positif dan dampak negati, dampak positifnya adalah bahwa model ini dibuat oleh orang – orang yang terpercaya untuk membuat sebuah kebijakan yang berguna bagi

OLEH : Nanda bismar Gempa yang sering mendera Kota Padang secara khusus dan Sumatera Barat secara umum adalah referensi terbaik untuk dijadikan sebagai acuan untuk penataan Kota Padang yang lebih baik. Pengambil kebijakan Kota Padang hendaknya bisa melakukan penataan ruang yang berbasiskan kearifan lokal pasca gempa 30 September tahun kemaren. Kearifan lokal disini adalah penyusunan tata ruang kota yang berpihak pada masyarakat dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, aspek kepentingan masyarakat kota tetap menjadi pertimbangan utama, sebagaimana tertuang dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kota. Perencanaan tata ruang kota bukan hanya dalam wujud fisik, tapi juga menyangkut banyak aspek, seperti aspek sosial-budaya, aspek politik dan aspek lingkungan. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke daerah Aie Pacah atau ke wilayah Kuranji perlu dikaji ulang agar tidak tidak menimbulkan kerugian pada aspek tersebut. Jika eksodus pusat pemerintahan dilakuk

OLEH : NANDA BISMAR A.Ringkasan Buku Dalam buku “kebijakan ekonomi politik dan hilangnya nalar “ membahas mengenai sebab – sebab krisis moneter yang terjadi di indonesia menurut seorang pengamat ekonomi senior yaitu Kwik Kian Gie. Buku yang berisikan beberapa artikel Kwik yang telah dimuat di media nasional meembahas secara tuntas kaitan politik dengan ekonomi yang mengakibatkan krisis moneter dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Dalam buku ini juga berisi solusi yang dilontarkan lansung oleh pengamat berdasarkan data yang ada. Menurut saya seorang Kwik Kian Gie adalah seorang pengamat ekonomi yang kritis dan solutif, namun sayangnnya terlalu memihak kepada partai politik yang digawanginya sehingga timbulkesenjangan dalam berbagai analisisnya. Kwik lebih banyak memberikan analisis diluar ia pada saat menjadi menteri ekuin. Menurut saya ideologi Kwik sangat identik dengan presiden soekarno yaitu anti campur tangan asing yang merugikan bangsa, serta mendukung ekonomi kerayatan dan dem

OLEH : NANDA BISMAR Jelaskan perang Bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia? Bank indonesia adalah sebuah lembaga yang independen yang artinya sebuah lembaga yang bebas dari campur tangan pemerintah. Berlaku semenjak keleuarnya UU pemerintah indonesia no.23 tahun 1999. Bank indonesia diberikan otonomi penuh dalam mengelola lembaganya dan berhak menolak intervensi dari manapun. Bank indonesia juga sebagai sebuah badan hukum yang berhak mengeluarkan peraturan berdasarkan undang – undang yang mengikat masyarakat banyak. Berikut adalah peran bank indonesia selain peran utama yaitu menjaga stabilitas moneter. 1. Peran bank indonesia dalam koordinasi kebijakan moneter dan fiskal Fungsi mendasar atau utama bank indonesia adalah sebagai otoritas moneter di indonesia. Mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand pull) namun juga faktor penawaran (cost push), maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasa

OLEH: NANDA BISMAR Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. • Menurut Nitisemito (1 992:9), pengertian manajemen adalah “suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain” • Menurut Newman dan Hodgetts (1998:4), Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada digunakan secara efektif dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan serta tujuan individu • Menurut Dessler (19972), Manajemen sumber daya manusia mengarah pada kebijakan dan tindakan yang dibutuhkan seseorang (manajer) untuk mengatur atau melaksanakan aspek sumber daya manusia dalam suatu tugas manajemen. Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia MSDM sudah ada sejak dahulu dalam berb

1. William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. 2. Weimer and Vining, (1998:1) : analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. 3. Chandler & Plano (1982) dalam kamus “wajib” Ilmu Administrasi Negara, The Public Administration Dictionary, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler &am

Oleh : Nanda Bismar Abstract In order to improve public services and towards e-government era led to the Indonesian government have to change some procedures related to the implementation of strategic e - Government. Starting in 2003, the government through a presidential decree number 80 of 2003 on guidelines for government procurement of goods and services, as well as a presidential instruction number 5 of 2003 regarding the economic policies of the IMF's post-release. Procurement of goods and services electronically will improve the transparency, effectiveness, thus creating competition among the business fairly with such efficiency towards good governance will be realized. Procurement of goods / services electronically (e-procurement) that applied a system of procurement is the process of implementation is done electronically by using information and communication technology facilities, and the system of electronic procurement applications and services provided by Procurement S